Harus Menyejahterakan Petani dan Nelayan

Kesadaran pemerintah terhadap sasaran program-program pengentasan kemiskinan sebenarnya sudah tepat, yakni petani dan nelayan. Sayangnya selama ini pemerintah masih terjebak dengan berbagai "prasarat" yang harus menyertai program-program tersebut. Program-program pengentasan kemiskinan harus menunjukkan tingkat partisipasi yang besar dari masyarakat, harus memenuhi persyaratan pengarusutamaan gender, harus lebih mengutamakan sasaran yang bersifat kelompok, dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah harus mampu meningkatan angka PDRB. Namun, pemerintah sering melupakan satu keharusan yang sangat sederhana namun sangat vital, yakni harus memperbaiki harga jual hasil panen?

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa petani dan nelayan (PdN) merupakan masyarakat penyumbang angka kemiskinan tertinggi Indonesia. Totalnya hampir menyentuh angka 27 juta KK. Artinya kalau setiap keluarga dihitung rata-rata memiliki anggota keluarga 4 orang maka jumlahnya mencapai 128 juta jiwa. Pemerintahpun kini tengah berupaya untuk menciptakan berbagai program yang khusus diarahkan kepada kedua sektor ini. Mulai dari revitalisasi pertanian, reformasi agraria, bantuan bibit gratis, pemberian lahan pertanian gratis, ugrade pengetahuan bagi nelayan, pemberdayaan masyarakat pesisir, pemberdayaan perempuan nelayan dan sebagainya.

Bervariasinya kebijakan pemerintah terhadap PdN tidak membuat masyarakat lega. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat PdN sudah terlalu jenuh dengan semua itu. Bertahun-tahun mereka melaksanakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah nyatanya nasib mereka tidak pernah berubah, tetap saja berada di bawah garis kemiskinan. Jadi jangan menyalahkan PdN kalau mereka menjual bibit-bibit dan peralatan-peralatan modern bantuan pemerintah, membeli beras atau barang-barang selektronik dengan dana-dana dari bantuan permodalan, atau mengobral lahan-lahan pertaniannya kepada para tuan tanah. Kalau demikian, artinya bukan kebijakan-kebijakan seperti itu yang dibutuhkan PdN.

Ada satu indikator yang bisa dijadikan ukuran keberhasilan program bagi PdN, yakni harga jual hasil panen. Bagaimana pun baik, sempurna, dan berbelit-belitnya sebuah program, bagi petani dan nelayan, kalau hasil akhirnya tidak bisa memperbaiki harga jual panen maka semuanya tidak akan ada artinya. Sebaliknya, bagaimanapun sederhananya sebuah kebijakan apabila mampu memperbaiki dan menyetabilkan harga jual panen petani dan nelayan maka itulah kebijakan yang tepat.

Benarlah yang dikatakan banyak ahli bahwa program-program untuk PdN dari pemerintah banyak mengalami kendala ketika berada di level masyarakat. Mulai dari kredit macet sampai kepada berbagai penyimpangan lainnya. Karena selama ini para PdN memiliki kekhawatiran terhadap program-program yang dicanangkan pemerintah. Mereka dihinggapi perasaan takut terhadap dampak ikutan yang lebih membahayakan apabila mengikuti kemauan pemerintah. Sederhananya, kebijakan dan program bagi petani dan nelayan selalu saja memfokuskan pada bagaimana caranya meningkatkan hasil produksi di bidang pertanian dan kelautan. Pemerintah berusaha sekuat tenaga agar para petani dan nelayan mampu meningkatkan hasil panennya sebesar-besarnya. Karena dengan meningkatnya jumlah hasil panen maka secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Anggapan pemerintah tidak selalu seirama dengan masyarakat sasaran. Meningkatnya hasil panen petani dan nelayan tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan mereka. Kita bisa mengamati perilaku sebagian dari mereka yang sering membuang hasil panennya ketika musim panen tiba. Para petani dan nelayan berpikir dari pada dijual murah dan merugi, lebih baik membuangnya ke laut. Dalam pandangan PdN keberhasilan meningkatkan produksi dalam jumlah yang banyak berarti pula jatuhnya harga jual panen dan meruginya mereka.

Jadi, memang benar lahan-lahan petani perlu di benahi administrasinya, irigasinya perlu diperlancar, ketersediaan pupuk perlu dijaga, hama-hama harus segera mendapatkan penanganan yang tepat. Para nelayanpun sangat senang apabila areal tangkapnya dilindungi dari gangguan kapal-kapal asing, mendapat upgrade pengetahuan di bidang kelautan, nelayan-nelayan tradisional mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan pinjaman dana dari koperasi, peralatan-peralatannya di modernisasi, dan hasil panennya meningkat. Namun bisakah pemerintah menjamin/memproteksi harga jual gabah/padi dan hasil laut agar selalu baik dan stabil.

Apabila pemerintah mampu menjaga harga jual hasil panen PdN tetap baik maka insyaallah pemerintah tidak perlu susah-susah mengajak masyarakat petani dan nelayan untuk tetap setia pada pekerjaan mereka. Pemerintah tidak perlu repot-repot mencegah urbanisasi, pemerintahpun tidak harus memberikan berbagai bantuan gratis yang menyedot anggaran besar secra rutin, dan tentunya pemerintah tidak akan lagi dipusingkan dengan semakin tingginya angka kemiskinan.